Politikus PKS Minta BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja yang Kena PHK Akibat Pandemi Covid-19

Politikus PKS Netty Prasetiyani meminta BPJS Ketenagakerjaan agar proses pembayaran klaim jaminan sosial pekerja segera dicairkan. Alasannya, gelombang PHK diprediksi makin tinggi akibat dampak dari pandemi Covid 19. Berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi Covid 19. Di sektor formal dari sumber yang sama, Netty mencatat ada 1.304.777 pekerja dirumahkan yang terkena PHK mencapai 241.431 orang.

Sedangkan di sektor informal, ada 538.385 pekerja terdampak. Total PHK sekitar 779.816 org dan dirumahkan 1.304.777 orang. "Pada saat momentum hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kita justru melihat nasib para pekerja dilanda situasi penuh keprihatinan," ungkapnya. Lebih lanjut, anggota Komisi IX DPR RI itu meminta pemerintah agar memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja sebagai tenaga kesehatan, baik ASN maupun non ASN apabila tergolong ODP, PDP bahkan terkonfirmasi positif Covid 19, termasuk perlindungan bagi para relawan yang resmi terdaftar dalam BNPB.

“Jumlah relawan yang terdata di BNPB ada sebanyak 18.355 orang. Mereka sudah men dharma bakti kan dirinya untuk kemanusiaan. Maka sepatutnya negara memberikan dukungan berupa perlindungan jaminan sosialnya," kata Netty. Pekerja migran Indonesia yang terdampak pandemi Covid 19 pun harus menjadi concern pemerintah, seperti yang terjadi di Malaysia. BPJS Ketenegakerjaan, dikatakan Netty, harus turun tangan. "Saya sudah berkoordinasi dengan kementerian ketenagakerjaan, atase ketenagakerjaan di Malaysia dan BP2MI agar bisa melakukan respon yang cepat. Jangan sampai pemerintah dan BPJS ketenagakerjaan hanya manis saat menarik premi dari peserta, tetapi tidak berpihak pada saat situasi sulit seperti sekarang," katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *