Mendagri Minta Pemda Percepat Pencairan Dana buat Pilkada Serentak 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terus memantau pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020. Bahkan, ia turun tangan langsung ke daerah daerah untuk memastikan NPHD Pilkada cepat dicairkan, baik untuk KPUD, Bawaslu daerah dan pengamanan. Menurut Mendagri, pemda harus mengirimkan 100 persen dana pilkada ke rekening KPU, Bawaslu, maupun aparat keamanan daerah paling lambat 15 Juli 2020.

Ketentuan ini sesuai Peraturan Mendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peratuan Mendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pilkada yang bersumber dari APBD. "Tolong kita mengejar 15 Juli. Ini jangan sampai teman teman KPU dan Bawaslu. Mereka ibarat mobil kecepatannya 40 50, ragu mau maju tidak, maka harus dikasih bensin yang penuh supaya larinya kencang betul," tuturnya. Mendagri Tito meminta agar anggaran pilkada diprioritaskan. Dia pun "menyentil" kepala daerah masih kecil pencairannya dan meminta agar pekan depan dituntaskan.

"Kita ingin agar KPU, Bawaslu dan otoritas keamanan, ini tiga komponen penting yang mengatur dan mengamankan ini bisa betul betul gerakannya maksimal. Untuk bisa bergerak maksimal ya tidak ada yang gratis, semua harus dengan anggaran. Semua anggaran harus tersedia dipenuhi,” ujar mantan Kapolri ini. Ia merasa prihatin masih ada daerah yang belum mencairkan anggaran pilkadanya 100%. Padahal, di saat yang sama tahapan pilkada terus berjalan dan membutuhkan biaya. Anggaran ini digunakan untuk membeli barang barang yang harus diberikan kepada para penyelenggara, seperti masker, pembersih tangan dan sarung tangan.

"Petugas harus menggunakan APD, termometer dan lain lain. Diperlukan total kebutuhan untuk TPS tambahan dan alat alat perlindungan dari Covid 19 baik untuk penyelenggara, pengamanan maupun para pemegang sangat membutuhkan anggaran," jelas Tito. Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 9 Desember mendatang.

Ia merasa kecewa karena Maluku Utara masih sedikit yang sudah mencairkan dana Pilkada dan menegur Pemda segera mencairkan anggaran. "Begitu saya melihat data di Maluku utara, tidak apa apa biar saja wartawan catat itu, saya terus terang prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak banget. Bayangkan yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu. Untuk aparat keamanannya baru 35 persen," ungkap Mendagri dalam keterangannya, Kamis (9/7/2020). Saat itu diterangkan Mendagri memberi sambutan di acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid 19 yang digelar di Ternate, Maluku Utara.

Pada 15 Juli 2020 akan akan dilakukan tahapan pemutakhiran data pemilih dimana tahapan ini merupakan tahapan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada tahapan ini, petugas KPU secara door to door akan melakukan pemutakhiran. Protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat dan petugas akan memakai alat pelindung diri, sehingga membutuhkan anggaran.

Oleh karena itu, Menteri Tito dengan tegas memerintah daerah yang belum 100 persen mencairkan anggaran Pilkada seperti yang tertuang dalam NPHD, diminta segera mencairkannya. "Saya mendatangi daerah daerah yang belum tuntas NPHD nya, karena untuk semua itu harus pakai uang," ujar Tito Tito berujar tidak akan lelah mengingatkan daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana untuk penyelenggara segera mencairkannya.

Dirinya sebagai Mendagri, tidak akan bosan mengingatkan daerah yang belum mencairkan anggaran pemilihan secara 100 persen. "Maka saya muter tadi, saya paling puas dari kemarin 2 hari paling puas melihat Sultra, karena dari 7 daerah, 5 itu sudah 100 persen semua. Yang 2 tinggal dikit lagi," ujarnya. Ia merasa kecewa karena Maluku Utara masih sedikit yang sudah mencairkan dana Pilkada.

Meski begitu, di Maluku Utara, ada satu daerah yakni Kota Tidore Kepulauan yang pencairan anggaran Pilkadanya cukup baik. Namun untuk daerah lain, Mendagri menekankan agar segera mencairkannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *