Malam Ini PM Shinzo Abe Umumkan Darurat Kesehatan Jepang, Polisi dan SDF Mulai Siap Siaga

Rencana Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan Deklarasi Darurat Kesehatan, Selasa (7/3/2020) malam ini turut menyiagakan satuan bela diri Jepang (SDF) dan kepolisian. Virus menurutnya tidak memilih siapa pun, di mana dan siapa yang terinfeksi sekarang sangat beragam. Hal yang sama berlaku untuk petugas polisi yang paling tangguh sekalipun. Di kepolisian Prefektur Aichi, 18 petugas polisi yang berlatih kendo di Budokan telah terinfeksi, dan 111 petugas polisi yang melakukan kontak dengan mereka diperintahkan untuk isolasi diri di rumah.

Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo juga telah menutup lokasi tes SIM (Surat Izin Mengemudi) karena manajer bagian lisensi di Pusat Tes Mengemudi Samezu, telah terinfeksi pada 4 April 2020. Demikian pula petugas polisi Divisi Kriminal Stasiun Akasaka dan Divisi Penanggulangan Kejahatan Terorganisir Kriminal (polisi anti Yakuza) markas Musashino pada tanggal 5 April juga telah terinfeksi. Setelah desinfeksi dilakukan di dalam markas kepolisian, total sekitar 140 penyelidik polisi siaga di rumah.

Lebih dari 100 penyelidik pendukung, termasuk polisi anti huru hara di Departemen Kepolisian Metropolitan, telah dikirimkan dan entah bagaimana melakukan tugas rutin. Namun, ada kemungkinan besar bahwa sejumlah besar orang yang terinfeksi ringan dan tanpa gejala terbaring di dalam kepolisian. Petugas polisi terlibat dalam kejahatan, seperti menindak pelanggaran lalu lintas, mengajukan pertanyaan tentang tugas mereka, mendengar di sekitar tempat kejadian, menerima konsultasi di kantor polisi dan menerima laporan kerusakan, dan menyelidiki korban, saksi, orang yang terlibat dalam insiden tersebut, dan tersangka.

Dalam perjalanan penyelidikan, pasti ada "kontak mendalam" dengan sejumlah besar orang yang tidak ditentukan. "Itu adalah jenis pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan dengan teleworks yang lagi trend," ujar dia. Terutama ruang interogasi polisi kecil, dan pertemuan tatap muka dan pertukaran untuk waktu yang cukup lama.

Tidak mungkin masker saja yang dapat mencegah infeksi. Sulit untuk mendisinfeksi ruang interogasi setiap kali interogasi dilakukan. Masker membuatnya sulit untuk membaca perubahan kulit dan ekspresi wajah. Di kantor polisi, ada banyak simpatisan di ruang kantor, yang tidak pernah meningkat karirnya.

Rapat investigasi, laporan lisan kepada kolega dan bos, dan pengambilan keputusan eksekutif sangat diperlukan untuk berbagi informasi investigasi dan melakukan investigasi bersama. Jika subjek interogasi curiga terinfeksi dan tampaknya kecewa muncul di kantor polisi, penyelidikan juga akan sulit. Jika pengendalian diri menjadi penyebab dalam "Deklarasi Darurat," itu akan menjadi semakin sulit untuk diselidiki.

Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak bukti yang hilang dan ingatan akan menurun, dan penuntutan tidak akan mungkin terjadi ketika undang undang pembatasan hampir selesai. Jika individu yang mencurigakan ditangkap dan ditempatkan di fasilitas penahanan polisi, infeksi kemungkinan akan menyebar ke tersangka lain karena ventilasi yang buruk, kebersihan yang buruk, dan berkurangnya kekebalan selama penahanan. Kantor kejaksaan bukan urusan orang lain, dan mereka tidak tahu kapan orang yang terinfeksi akan ke luar dan situasinya akan "memercik".

Jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum, hakim, panitera dan panitera pengadilan, seperti petugas polisi, bekerja dengan pemangku kepentingan yang tidak ditentukan, banyak melakukan setiap hari, seperti mereka yang terlibat dalam kasus, pengacara, pengamat, dan pejabat kunjungan umum. Mereka pun ada dalam kontak. Mereka juga memiliki poin yang sama bahwa teleworks adalah pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan. Selain itu, kantor penuntut umum dan pengadilan terlalu kecil, dan penuntut umum besar seperti Kantor Penuntut Umum Distrik Tokyo mungkin memiliki beberapa penuntut umum dan penuntut umum yang bekerja di ruang bersama, tidak hanya di pengadilan persidangan tetapi juga di departemen kriminal.

Di pengadilan, hakim, panitera kanan dan kiri bekerja di ruangan yang sama untuk setiap departemen, dan kamar kamar besar dengan panitera dan panitera pengadilan seringkali terletak di sebelah satu pintu. Jika satu orang terinfeksi, sejumlah besar karyawan, seperti polisi, diperintahkan untuk menunggu di rumah, dan tidak lagi dalam pencarian, penuntutan, atau persidangan. Itu sebabnya bahkan penyelidikan paksa terhadap kasus skala besar di mana Departemen Investigasi Khusus mengumpulkan sejumlah besar jaksa penuntut dukungan dari seluruh negara akan berada dalam keadaan kontrol diri untuk sementara waktu.

Jika penyelidik mengetahui bahwa penyidik terinfeksi selama investigasi, seluruh tim investigasi, termasuk ketua penyidik, akan bersiaga di rumah, pada saat yang sama investigasi akan terhenti. Pengadilan di seluruh negeri juga telah mendapat pemberitahuan Mahkamah Agung bahwa jumlah auditorium dapat dikurangi menjadi sekitar sepertiga dari tingkat biasa, prosedur untuk menunjuk hakim, menunda tanggal persidangan hakim, dan kemungkinan infeksi, dan lainnya. Hakim telah diizinkan untuk menolak.

Dalam beberapa kasus, persidangan pertama telah ditunda selama delapan bulan. Bertentangan dengan tujuan tuntutan Konstitusi untuk "pengadilan cepat", anggapan tidak bersalah juga mengakibatkan penahanan para terdakwa diperpanjang terlalu lama. Namun demikian, karena tidak ada tanda tanda memulih Covid 19 ini, kantor kejaksaan dan pengadilan akan dipaksa untuk memilih layanan berdasarkan prioritas, mirip dengan "triase" dalam pengaturan medis darurat.

Mereka telah merumuskan rencana kesinambungan bisnis dasar yang mengasumsikan adanya pandemi. Rencana ini juga harus digunakan untuk Corona baru. Misalnya, dalam rencana pengadilan, prioritas berikut diberikan: (1) Prioritas diberikan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang penyakit menular, berkoordinasi dengan organisasi terkait, mencegah infeksi di gedung gedung pemerintah, memelihara sistem personalia, dan memelihara sistem komando.

(2) Dalam kasus kriminal, surat perintah penangkapan, surat penahanan, izin penggeledahan dan izin dikeluarkan dan putusan dengan jaminan diberikan. Dalam kasus perdata, kejang sementara yang mendesak dan disposisi sementara, kasus DV, dan lainnya. (3) Dalam kasus pidana, persidangan dan ringkasan prosedur denda untuk kasus kasus di mana terdakwa ditahan, dan dalam kasus perdata, eksekusi yang sangat mendesak dan urusan kebangkrutan berada di peringkat ketiga. (4) Dalam kasus pidana, persidangan kasus rumah tangga, dan dalam kasus perdata, persidangan perdata normal dan mediasi terkait mediasi berada di peringkat ke 4.

Dari jumlah tersebut, (3) dan (4) diharapkan untuk secara signifikan mengurangi atau menangguhkan kegiatan untuk periode waktu tertentu. Demikian pula, kantor polisi dan kejaksaan harus memprioritaskan investigasi ke dalam kasus kasus tahanan yang sedang berlangsung, dan secara signifikan menunda investigasi pasca wajib yang tidak perlu dilakukan dengan terburu buru atau kasus rumah yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat. "Bahkan jika kita pergi ke polisi untuk berkonsultasi dengan para korban, kita mungkin menemukan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk melakukannya, dan ada risiko bahwa peradilan yang cepat tidak akan memungkinkan," ujarnya.

Diskusi mengenai Jepang dalam WAG Pecinta Jepang terbuka bagi siapa pun. Kirimkan email dengan nama jelas dan alamat serta nomor whatsapp ke: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *