Itu Bukan Kewenangan Pemerintah Saudi Soal Tambahan Kuota Haji Tapi Kewenangan OKI Menag

– Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengatakan mustahil ada penambahan kuota jemaah haji karena jumlahnya sudah ditetapkan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Menag menjelaskan pihaknya telah berupaya untuk meminta tambahan kuota Jemaah haji kepada pemerintah Arab Saudi. Namun, berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arab Saudi, penambahan kuota haji sebenarnya merupakan kewenangan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), bukan kewenangan pemerintah Arab Saudi.

“Haji tahun ini pun kami sudah lakukan (minta tambahan kuota), meskipun pemerintah Saudi mengatakan masalah kuota bukan kewenangan pemerintah Saudi, namun kewenanganan OKI,” ujar Menag dalam sesi wawancara dengan Medcom, Minggu (7/6/2020). Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan masih ada peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kuota tambahan pada tahun 2021 sebanyak 10 ribu orang. Menurutnya Menag mustahil bagi calon Haji di tahun 2020 digabung dengan calon haji padai tahun 2021.

Belum lagi situasi di Mina yang jika tidak ada kebijakan soal kuota, akan membahayakan Jemaah haji. “Di Mina itu luar biasa berjubelnya, sangat banyak sekali. Rasanya jika tidak ada kebijkan soal perluasan Mina atau fasilitas di Mina akan terjiadi lonjakan Jemaah,” katanya. Hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi soal Haji tahun 2020, sehingga pemerintah Indonesia lewat Kemenag telah memutuskan pembatalan pemberangkatan Haji tahun 2020.

Menag mengatakan jika ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi, calon Jemaah Haji tahun 2020 harus dikarantina selama 28 Hari. “Proses karantina yang harus dilakukan para calon Jemaah haji 14 hari sebelum berangkat ke Saudi dan 14 hari setelah sampai di Saudi,” ujarnya Fachrul, Minggu (7/6/2020) disesi wawancara dengan Medcom. Menag mengatakan jika ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi Idealnya kloter pertama sudah akan diberangkatkan pada tanggal 26 Juni 2020.

Selain, itu jika ada kepastian juga kemungkinan hanya setengah dari kuota calon Jemaah haji yang boleh berangkat. “Mungkin juga tidak bisa berangkat juga, mungkin juga hanya setengah yang diperbolehkan berangkat dan dipastikan kesehatannya,” lanjutnya. Terkait biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) Manag menjelaskan dana yang bisa ditarik oleh calon Jemaah haji adalah dana yang sudah dibayarkan untuk melunasi biaya haji tahun ini, jika memang calon Jemaah haji sangat memerlukannya.

Jika calon Jemaah haji menarik setoran awal dari Bipih, maka calon Jemaah haji tersebut harus mengulang antrian pemberangkatan haji dari awal, sehingga tidak bisa diberangkatkan tahun depan. “Ada prosedurnya, kalau akan menarik (Bipih) membuat surat pernyataan tertulis kepada Kemenag di pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Fachrul Razi. “Harus ada KTP, harus ada surat kuasa yang mengambil, Kemenag kabupten/ kota akan menkonfirmasi dan melakukan prosedur. Kalau kami hitung hitung sekitar 10 hari dana bisa cair,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *