Habil Marati Pikir-pikir Selama 7 Hari Sikapi Vonis Satu Tahun Penjara Terhadapnya

Habil Marati menyatakan pikir pikir menyikapi vonis satu tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepadanya atas kasus penguasaan senjata api ilegal. "Pikir pikir selama tujuh hari," kata Habil Marati usai mendengarkan vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020). Habil Marati mengaku akan mengajukan banding atas putusan hakim terhadapnya.

"Pasti bandinglah, Jaksa saja banding," kata Habil Marati. Habil Marati mengatakan waktu tujuh hari untuk dirinya pikir pikir merupakan bentuk diplomasi. "Itu diplomasi. Saya ini kan politisi," kata Habil.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis mantan Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati dengan hukuman satu tahun penjara. Habil Marati dinilai manjelis hakim terbukti bersalah atas tindak pidana membantu melakukan tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai dan menyimpan suatu senjata api dan amunisi Adapun empat senjata api yang dibeli ialah pistol laras pendek jenis revolver merk Taurus kaliber 38 mm, pistol laras pendek jenis Mayer hitam kaliber 22 mm, pistol laras pendek jenis revolver kaliber 22 mm, dan senjata api laras panjang rakitan kaliber 22 mm.

Majelis Hakim menyatakan Habil Maratu memenuhi semua unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo pasal 56 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun," kata Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri membacakan amar putusan perkara nomor 959/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020). Dalam amar putusan tersebut, anggota Majelis Hakim menjelaskan sejumlah hal yang dinilai memberatkan dan meringankan Habil Marati.

Hal yang memberatkan Habil Marati adalah tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan perbuatannya meresahkan masyarakat. Sedangkan hal meringankan Habil marati adalah terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggung jawab keluarga. Kasus yang menjerat Habil merupakan pengembangan dari kasus kerusuhan 21 22 Mei 2019 di Bawaslu.

Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat menunda sidang pembacaan putusan perkara pengadaan senjata ilegal yang menjerat terdakwa mantan Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati. Sidang sempat ditunda karena majelis hakim belum mempersiapkan berkas putusan. "Hakim belum siap putusannya," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Permana saat dikonfirmasi, Jumat (24/1/2020).

Semula, sidang beragenda pembacaan putusan akan digelar pada Jumat (24/1/2020) sekitar pukul 13.30 WIB. Untuk diketahui, Habil Marati dituntut 2,5 tahun atas dakwaan pengadaan senjata api ilegal. Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Habil Marati terbukti memberi dana kepada Kivlan Zen sejumlah Rp153 juta atau SGD15 ribu.

Uang tersebut diterima melalui anak buah Kivlan Zen, Helmi Kurniawan yang biasa dipanggil Iwan. Adapun atas dugaan, uang tersebut digunakan Iwan untuk membeli senjata api ilegal yang dipesan oleh Kivlan Zen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *