‘Anggota DPR Mengeluh Tak Dapat THR, Apa Nggak Malu?’

Beberapa anggota DPR setuju dengan usulan pemerintah yang melalui Menteri Keuangan tidak akan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pejabat negara mulai level presiden menteri hingga DPR. Anggaran akan dialihkan untuk menangani wabah virus corona. Anggota Komisi VI DPR RI dari PDI Perjuangan, Mufti Anam mengaku setuju dirinya nanti tidak terima THR.

Bahkan seorang anggota DPR mengatakan, malu kalau masih ada wakil rakyat yang tak setuju dengan dihapusnya THR buat anggota DPR. Menurut Mufti Anam, salah satu pos yang bisa dilakukan efisiensi antara lain memang THR pejabat negara. ”Dalam situasi ruang fiskal yang terbatas saat ini, apalagi pendapatan negara juga pasti melorot, efisiensi dalam hal apa pun akan sangat berguna. Maka kami mendukung penuh DPR tidak menerima THR,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Pasuruan dan Probolinggo tersebut.

Mufti pun yakin semua anggota DPR mendukung peniadaan THR bagi mereka. "Teman teman anggota lain juga pasti setuju, bahkan belum lama ini Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani meluncurkan Satgas Covid 19 di mana para anggota DPR menggerakkan jaringannya untuk membantu pemerintah secara konkret menangani Covid 19,” ujarnya. ”Jadi sudah banyak anggota DPR yang bukan hanya menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran untuk mendukung penanganan Covid 19, tapi juga turun langsung membantu masyarakat. Ada yang menyumbang APD, masker, hand sanitizer, alat kesehatan, paket sembako, dan sebagainya,” tambah Mufti.

Mufti juga mengaku sudah mendonasikan enam bulan gajinya sebagai anggota DPR untuk membantu masyarakat menghadapi dampak wabah corona. Gaji tersebut diwujudkan dalam bentuk paket sembako, nutrisi ibu hamil dan menyusui, hand sanitizer, hingga makanan bergizi bagi balita. ”Tidak hanya paket sembako, kami bahkan juga menyalurkan paket nutrisi ibu hamil dan ibu menyusui. Kita sama sama bergotong royong memastikan janin dan buah hatinya tetap sehat dengan asupan nutrisi yang baik, meski kondisi ekonomi keluarganya saat ini sedang menurun,” ujarnya. RI Arsul Sani, yang juga menjabat Wakil Ketua MPR, mengaku bersyukur apabila memang tak ada THR bagi pejabat negara di tengah pandemi virus corona atau Covid 19 ini.

Menurutnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) malah berharap lebih dari itu, yakni dengan menetapkan pemotongan gaji hingga memotong tunjangan bagi pejabat negara. "PPP malah berharap lebih dari itu, Presiden dan Menkeu menetapkan pemotongan gaji bagi pejabat negara selama penyebaran wabah Covid 19 masih berlangsung. Tidak hanya gaji tapi yang lebih penting potong tunjangan, karena tunjangan jumlahnya lebih besar," jelasnya. Untuk pemotongan gaji sendiri, kata Arsul, sudah dilakukan oleh pejabat negara seperti anggota DPR. Oleh karenanya, ia menilai demi membantu negara dalam melawan wabah Covid 19 semestinya tak ada pejabat negara yang keberatan.

"Toh, sudah banyak pejabat negara seperti anggota DPR yang menyumbangkan gajinya untuk berbagi dengan mereka yang terdampak," kata dia. "Juga membantu kekurangan APD bagi tenaga medis yang berada di garda depan penanggulangan Covid 19. Jadi mestinya juga tidak ada pejabat negara yang keberatan," sambungnya. Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut mengaku malu apabila ada anggota DPR lain yang masih mengeluh perihal tak adanya Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini. Dia mengatakan pejabat negara sekelas DPR harusnya di saat sulit seperti pandemi virus corona ini tak usah mengeluh dan pusing dengan tidak diberikannya THR. Menurutnya, para wakil rakyat jauh lebih beruntung dibandingkan para freelancer yang pendapatannya harian. Seharusnya, kata dia, mereka harus bersyukur bisa berbagi dengan tubuh yang sehat.

Politikus Nasdem tersebut mengatakan dirinya tidak bisa berbicara atas nama DPR secara keseluruhan. Pasalnya tentu ada kebutuhan dan kondisi keuangan yang berbeda dari tiap anggota DPR. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang kabinet paripurna, Selasa (14/4) mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan tunjangan hari raya (THR) tidak akan diberikan kepada pejabat negara setingkat menteri, pejabat eselon I dan II, Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR maupun DPD serta kepala daerah dan pejabat negara lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *